Oknum Dinas Pendidikan Kab. Tangerang, Kemungkinan dalam bulan Agustus 2023 akan mendatang masuk pada pihak hukum.

Tangerang, posindonesia.net

Pihak LSM dan aktifis akan melaporkan Dinas Pendidikan terkait dugaan korupsi tentang pembagian hasil di sebut Fee di Proyek yang di anggap menguntungkan pribadinya, kamis (13/07) di Tangerang, Banten.

Langkah-langka ini akan koordinasi terlebih dahulu sama aparat hukum.

Ketum LSM – LPKLN Kapriyani, SP.,SH.,MH. oknum dinas Pendidikan akan di laporkan sesuai hukum dan atas dugaan korupsi.

Kemungkinan dalam bulan Agustus 2023 akan mendatang masuk pada pihak hukum.

Ia menilai bahwa langkah-langka ini di ambil agar membuat jerah pihak dinas terkait.

“Kami dalam waktu dekat ini akan membuat pengaduan pada Kejari, Kepolres dan bahkan Kejati Banten”, katanya Ketum LSM – LPKLN Kapriyani, SP.,SH.,MH.

Broker DK ,di cari LSM terkait Bancakan uang proyek anggaran pemerintah, selasa (11/07).

Abduk Qodir tuding Dinas yang terkait uang feee,” Dinaa pendidikan,dinas kesehatan,dinas Binamarga dan Sumber daya air.

Menantang Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang terkait uang proyek dinas pendidikan Buat Bancakan.

Baru terkuak 4 proye fee 80 juta. Yang belum ketahuan brapa proyek ,”

Heboh fee 80 juta dari 4 proyek renovasi gedung pendidikan sekolah makin meruncing dan saling tuding. Abdul Qodir apa Kodir.

Abdul Qodir menuding ada nama Kodir juga di dalam dinas pendidikan.

Siapa broker proyek berisinial DK, terdapat tiga dinas yang terkait yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Pemerintah Kabupaten Tangerang

Data yang kami dapatkan, ada oknum yang terlibat antara lain, inisial KD PNS Dindik, inisial KM PNS Dinas Kesehatan, dan Inisial IW PNS Dinas DBMSDA Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Ketum LSM – LPKLN ( Lembaga Perlindungan Konsumen dan Lingkungan Nusantara ) Kapriyani, SP.,SH.,MH.

Sedang mengkaji adanya dugaan permainan proyek di Dindik Pemkab Tangerang.

“Berdasarkan laporan dari pengadu yang datang kepada kami, yang merupakan korban dari permainan proyek tersebut.

“Ada orang sebagai perantara broker, ada pun proyek yang sedang kami dalami berdasarkan laporan masyarakat tersebut terdapat 4 (empat) proyek PL. ditarik oleh oknum Dikbud Kabupaten Tangerang itu sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pekerjaan SD Bojong, pagu Rp.197.954.600.

2. Pelaksanaan pekerjaan Kedung Dalem 3 pagu Rp.197.158.000.

3. Pekerjaan SMP N 1 Kronjo Pagu Rp.197.486.000.

4. Pelaksanaan pekerjaan SMP N 2 Kronjo, pagu Rp.197.000.000.

Informasi akan terus kami dalami, karena korban yang melaporkan kepada kami memberikan beberapa bukti yang jelas, seperti bukti transfer dan data lainya,

“Berdasarkan laporan masyarakat tersebut ada kaitan langsung dengan pejabat – pejabat yang berwenang di Pemkab Tangerang,

”Ia menerangkan, Berdasarkan data dan rekaman yang kami dapatkan, terdapat tiga dinas yang terkait yaitu Dinas Pendidikan Kab Tangerang.

Dinas Kesehatan dan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Pemerintah Kabupaten Tangerang

Dalam data – data yang kami dapatkan, ada oknum yang terlibat antara lain, inisial KD PNS Dindik, inisial KM PNS Dinas Kesehatan.

Dan Inisial IW PNS Dinas DBMSDA Pemerintah Kabupaten Tangerang.
Ia menerangkan, Berdasarkan data dan rekaman yang kami dapatkan, terdapat tiga dinas yang terkait yaitu Dinas Pendidika.

Dinas Kesehatan dan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Pemerintah Kabupaten Tangerang

Dalam data – data yang kami dapatkan, ada oknum yang terlibat antara lain, inisial KD PNS Dindik, inisial KM PNS Dinas Kesehatan.

Dan Inisial IW PNS Dinas DBMSDA Pemerintah Kabupaten Tangerang. proyek Penunjukan Langsung (PL) yang di biayai APBD 2022.

Pemerintah Kabupaten Tangerang Provinsi Banten diduga buat Bancakan pejabat pemerintahan Kabupaten Tangerang.

Kasubsi intelejen Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang ketika di hubungan media matapost mengatakan.

Kami blum dapat laporan dan belum ada yang melapor. Kalau. Memang ada datanya nanti kami akan koordinasikan ke pak Kasi Intel dan pak Kajari ujar Dimas SH.

Di kutip dari salah satu media yang sudah tayang. Abdul Qodir membantah dapat fee.

Walau tidak banyak yang dapat disampaikan Kepala Bidang Disdik Pemkab Tangerang Abdul Qodir menyangkal, kalau dirinya, tidak benar menerima uang seperti yang dituduhkan.

“Nama saya Abdul Qodir’ pastinya bukan ‘Kodir’ seperti yang tertuang dalam list penerima komitmen fee, “Tentunya tidak nenar menerima uang seperti yang dituduhkan,” ucap Abdul Qodir, di ruang kerja nya. Pada senin 10 juli 2023.

Kendati, ‘Abdul Qodir’. tidak membantah, kalau nama Kodir benar ada, Dan juga bertugas di Dinas Pendidikan.

Ia juga mengakui mengenal inisial ‘DK (Broker) yang di ketahui sebagai sumber dana Komitmen fee.

“Saya tidak tau menau masalah itu, sedangkan masalah komitmen fee, perlu saya tegaskan, tidak pernah terima sepeser pun, dan semua yang dituduh kan itu tidak benar.

“Walau, DK saya kenal, dia sebagai pemborong, karena datang kesaya nyari kerjaan. Jadi santai aja, karena saya Abdul Qodir bukan Kodir,” ucap nya

Diakhir Abdul Qodir’ menghimbau kepada jajaran Bidang yang dipimpinnya, agar jangan pernah meminta apapun dalam bentuk jasa.

“Saya dan jajaran Bidang Dindik, jangan pernah meminta apapun dalam bentuk jasa, karena kita adalah pelayan.

Maka pekerjaan kita jadikan ladang amal, Dan setau saya teman- teman Komitmen tidak ada menargetkan dan meminta.

“Seraya ia mengatakan, Haram bagi kami hal seperti itu,” kata Qodir’. mengakhiri pembicaraan buletintangerang

Proyek jembatan siluman sungai irigasi sukaidri tidak adaanfaatnya untuk masyarakat umum.

Bola panas kasus Bancakan anggaran proyek sudah menggelinding seperti bola panas di dinas pendidikan.

Bahkan menyeret Dinas Kesehatan, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Masyarakat minta Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang turun tangan dan seret mavia proyek yang merong rong uang negara.

Kalau uang proyek di bagi bagi kualitas proyek sudah pasti tidak sesuai bestek Karna anggaran sudah di sunat Sono sini.

Pejabat yang bermental korup seharusnya dapat pengawasan khusus dari petinggi pemangku pejabat.

Jangan Karna masih saudara teman atau kerabat di biarkan korupsi makan anggaran proyek.

Play / posi

Related Posts