Fakta Persidangan, Replik Dan Duplik Praperadilan GMS Di PN Tangerang, Hadirkan Saksi Ahli Profesor Jamin Ginting’Alat Bukti Diuji Di Pra Peradilan Bukan Penyidik’ | POSINDONESIA.NET
mgid.com, 749657, DIRECT, d4c29acad76ce94f

Fakta Persidangan, Replik Dan Duplik Praperadilan GMS Di PN Tangerang, Hadirkan Saksi Ahli Profesor Jamin Ginting’Alat Bukti Diuji Di Pra Peradilan Bukan Penyidik’

PENGADILAN NEGRI TANGERANG, POSINDONESIA.NET–

Fakta Persidangan anjutan praperadilan replik – duplik terkait dugaan kesalahan Standar Operasional Prosedur (SOP) penangkapan dan penahanan oleh Polres Bandara Soekarno-Hatta terhadap Tersangka inisial GMS alias Glann kembali dilanjutkan di PN Kota Tangerang, Kamis (7/3/2024), Jam 10.20 Wib.

Dengan agenda sidang lanjutan praperadilan tersebut, pihak pemohon (GMS) menghadirkan dua ( 2 )saksi dan satu (1) saksi ahli.

Saksi Arifin Nababan yang hadir saat gelar perkara di Polres Bandara Soetta menerangkan, bahwa GMS mengalami kekerasan fisik selama proses penangkapan dan interogasi.

Kemudian, kata dia GMS diduga dipaksa untuk mengakui perbuatannya atas paket kiriman 700 gram narkoba jenis ganja

Sementara itu saksi Tumpak Ferison Hutagaol yang sudah puluhan tahun berdinas di kepolisian, menegaskan apa yang dilakukan oleh pihak Polres Bandara Soetta itu merupakan kesalahan SOP dalam penegakan hukum. Terutama terkait Surat Penangkapan dan Penahanan terhadap GMS yang baru diterima pihak keluarga pada hari ke-13.

Berdasarkan pengalamannya, selama menjadi Kapolsek dan Kanit Narkoba yang mengacu kepada PerKapolri (Perkap) dan Undang-Undang, pihak keluarga harus menerima Surat Penangkapan dan Penahanan dari pihak kepolisian terhadap seseorang yang diduga tersangka ataupun yang ditetapkan menjadi tersangka selambatnya 2×24 jam semenjak ditahan.

Ferison menjelaskan jika ada kesalahan SOP tersebut maka petugas akan mengembalikan tersangka kepada keluarga ataupun perkara diberhentikan penyelidikannya.

Adapun, saksi ahli Jamin Ginting dari Universitas Pelita Harapan memaparkan mengenai dua alat bukti yang diatur oleh putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 21/PUU-XII/2014 yang mengacu kepada Pasal 184 KUHAP.

Menurut Jamin, alat bukti yang menilai adalah pengadilan bukan penyidik. Karena, untuk memberikan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum ditetapkan sebagai tersangka dapat memberikan keterangan seimbang.

Selain itu Profesor Jamin Ginting, Saksi Ahli dalam persidangan,, untuk menghindari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu.

*Kuasa Hukum: GMS Tidak Pernah Melarikan Diri*

Kuasa Hukum GMS, Kamaruddin Simanjuntak usai persidangan merasa berang terhadap pertanyaan pihak termohon yang menanyakan kepada saksi Ferison Hutagaol mengenai upaya jemput paksa yang bisa dilakukan oleh pihak kepolisian jika tersangka melarikan diri.

Kamaruddin menegaskan, bahwa selama ini kliennya tidak pernah melarikan diri. Karena sejak 21 Januari 2024 dia sudah melayangkan surat ke Polres Bandara Soetta, bahwa GMS tidak akan menghadiri panggilan penyidik karena sedang menempuh proses praperadilan.

“Tersangka tidak akan hadir kehadapan penyidik karena sedang menempuh sidang praperadilan pasal 77 dan 21 KUHAP berdasarkan putusan mahkamah konstitusi,” ujarnya.

Kemudian Kamaruddin juga menyanggah pertanyaan termohon terhadap Saksi Ahli Jamin Ginting mengenai upaya tersangka untuk membuat Laporan Polisi (LP) jika ada petugas yang melakukan kekerasan fisik selama proses interogasi. Dijawab oleh saksi ahli, upaya yang tepat adalah melaporkan petugas tersebut ke Div Propam Polri dan Irwasidik Polri.

“Bagaimana seseorang yang disangkakan bersalah dan mengalami kekerasan fisik membuat LP, jika ditahan? Jelas keterangan saksi ahli tadi, walaupun bisa tetapi yang paling rasional adalah melaporkan ke Divisi Propam melalui kuasa hukum,” pungkas Kamaruddin Simajuntak.
(Tim)

[otw_is sidebar=otw-sidebar-7]

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.