Ketua FWJ Indonesia Kabupaten Tangerang. Irawan Sumardi, gelar Diskusi Dengan Serikat Buruh Se -kabupaten Tangerang | POSINDONESIA.NET
class="post-template-default single single-post postid-1908 single-format-standard custom-background wp-custom-logo" id="top">
mgid.com, 749657, DIRECT, d4c29acad76ce94f

Ketua FWJ Indonesia Kabupaten Tangerang. Irawan Sumardi, gelar Diskusi Dengan Serikat Buruh Se -kabupaten Tangerang

 

KAB – TANGERANG POSINDONESIA.NET ] Kabupaten Tangerang, – Gelar Diskusi sosialisasi buruh bersama Forum Wartawan Jaya Indonesia (FWJI) Kabupaten Tangerang, dengan mengambil tempat di le Semar Hotel, jalan Karawaci, Kelapa Dua. Kabupaten Tangerang. Dihadiri oleh Ketua FWJI kabupaten Tangerang, persatuan serikat buruh seperti SPN, FSPM, KASBI, SPSI dan KSPSI. Dengan narasumber Dato Zainul Arifin. SH. MH (Pakar Hukum Tenaga Kerja) dan Indra. SH.MH (Dewan Pakar Asosiasi Pekerja Indonesia). Rabu (30/11/2022).

Diawali dengan tarian Saman- Aceh dari Siswa- siswi SMKN 7 , Kabupaten Tangerang dan disusul dengan pembawaan lagu Indonesia Raya

Ketua FWJ Indonesia Kabupaten Tangerang. Irawan Sumardi, dalam sambutannya ia ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran tamu undangan dalam acara sosialiasi dan Diskusi bersama buruh dimana kedepan FWJI Kabupaten Tangerang dengan Kaum Buruh agar sinegitas tetap terjalin

Sementara itu Indra. SH. MH dalam pemaparannya, mengatakan perlunya regenerasi kedepan, dan penegakan hukum pada akhirnya tidak maksimal, dimana ada sebuah kebutuhan dalam produk hukum dari 127 juta orang warga Indonesia separuhnya adalah buruh, dimana buruh adalah Stakholder penting, tetapi realitasnya itu belum ada dampak keadilan

” sensus pada tahun 2021 pekerja formal ada diangka 60 juta orang, itu data yang didapati dari BPS, dan nanti tahun 2022 akan mengalami penurunan lagi dari angka tersebut, karena salah satunya adalah adanya produk hukum yang membuat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) begitu sangat mudah, sehingga mudah sekali perusahaan mengambil keputusan PHK sepihak dan itu masuk didalam ketentuan Omnibus law. Ada 25 pintu PHK masuk dalam UUD 13 tahun 2021 dan Pasal 43 ayat 1 PHK bisa terjadi perusahaan karena mengalami kerugian,” ungkap Indra

Lanjutnya, dimana kenaika upah buruh tidak akan menjadi signifikan ,sebenarnya kenaikan upah hrsnya signifikan karena sekarang omnibus slaw adalah kamuflase belaka dan motivasi kerja semakin tergerus sesuai pasal 151 itu karena dalam pasal tersebut didalamnya adalah ruh para pekerja yang tidak banyak di diskusikan.

” Jadi ini lagi lagi keberpihakan, ini masalah persoalan bagaimana kesejahteraan buruh bisa diperhatikan, ketika ketua serikatnya yang memiliki gelar sarjana tetapi tidak ada penguatan edukasi kepada anggotanya,” kata Indra

Pengesahan Rancangan UU Omnibus Law Cipta Kerja jadi sorotan banyak kalangan. Poin-poin dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini pun siap untuk diundangkan.

Hal yang sama juga disampaikan pemateri kedua, Dato Zainul Arifin SH. MH. Dalam penjelasannya Penempatan pekerja migran Indonesia merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak,

Dimana pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia, dan pelindungan hukum, serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kepentingan nasional. Untuk itu, negara wajib membenahi keseluruhan sistem perlindungan bagi pekerja migran Indonesia dan keluarganya yang mencerminkan nilai kemanusiaan dan harga diri sebagai bangsa mulai dari sebelum bekerja. selama bekerja, dan setelah bekerja.

” disini tidak tersentuh imigran indonesia di luar sana dalam uud omnibus law, karena kalau di luar negari tidak ada Tri Partit, sehingga ia harus bisa mengadvokasi diri sendiri, dan tidak saluran yang bisa memberikan bantuan hukum bagi tenaga kerja di luar negeri,” ucap Datok Zainul Arifin.

Seperti diketahui, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020, meski dalam proses pembahasan antara pemerintah dengan parlemen diiringi protes. Pun setelah disahkan oleh dewan.

red / Saeful Bahri

jurnalis (Harun Ar)


 

[otw_is sidebar=otw-sidebar-7]

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.