Menanggapi laporan dari warga dan LSM adanya pemotongan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM | POSINDONESIA.NET
class="post-template-default single single-post postid-1382 single-format-standard custom-background wp-custom-logo" id="top">
mgid.com, 749657, DIRECT, d4c29acad76ce94f

Menanggapi laporan dari warga dan LSM adanya pemotongan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM

Jawa Barat, posindonesia.net

Kadis Dinsos Kuningan Jawa Barat Tinjau Dugaan Penyelewengan Dana Bantuan Pemerintah Oleh Terduga Oknum Perangkat Desa

Kepala Dinas Sosial, Dr. Deni Hamdani, M. Si, sidak langsung ke Desa Sampora yang di mana ada dugaan pemotongan dana bantuan dari pemerintah, Senin -(19/09/2022).

Menanggapi laporan dari warga dan LSM adanya pemotongan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM dan program sembako sebesar Rp100 ribu yang terjadi di Desa sampora Kecamatan cilimus Kabupaten Kuningan.

Kepala Dinas Sosial Kuningan Deni Hamdani menegaskan bahwa hal tersebut tidak dapat dibenarkan dan tidak boleh dilakukan.

“Untuk apa (pemotongan itu)?” tegas Deni (Kadis Dinsos), saat mengunjungi salah satu rumah warga Desa Sampora Kecamatan Cilimus.

Bantuan sebesar Rp500 ribu (dengan rincian Rp300 ribu BLT BBM dan Rp200 ribu program sembako) yang disalurkan melalui Pos Indonesia, selama periode September-Oktober, yang diberikan pemerintah berupa uang tunai dan tidak boleh ada pemotongan.

Beliau menegaskan Pemotongan yang dilakukan dengan dalih apapun tidak boleh dilakukan, dan sangat mendukung jika ada masyarakat desa yang menghentikan pemotongan tersebut,ucapnya.

Warga sempat mempertanyakan selain perihal pemotongan ada pula yang mendapatkan tidak tepat sasaran dan yang sepatutnya mendapatkan tidak mendapatkan.

Bahkan ada warga desa sampora KK dan KTP Sampora tapi aneh ngambilnya di Desa lain, dan pernah ada bahasa dari perangkat desa kepada warga bahwa, mereka selalu mengupdate data namun yang terjadi data yang dari pemerintah berbeda.

“Tidak bisa seperti itu. Kalaupun uang tersebut disalurkan kepada yang tidak berhak, tidak boleh dipotong”,ungkap nya.

Berbeda dengan keterangan dari perangkat desa sampora, Deni mengatakan bahwa data penerima manfaat selalu diperbaharui, Namun dia juga menyatakan bahwa saat ini sedang dilakukan perbaikan data.

Selalu kami update. Sekarang kami sedang memperbaiki data. Data penerima yang tidak berhak sudah pada di delete,” tambahnya Deni.

Reporter : Budi

[otw_is sidebar=otw-sidebar-7]

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.